Bandung,TarungNews.com - Kota Bandung yang terus melakukan berbagai inovasi terutama dalam teknologi informasi, justru berbanding terbalik dengan peran utama yang menjaga kebersihan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.
Gober yang kerap dijumpai untuk menyapu dan mengakut sampah dijalanan, ternyata hanya diberi upah Rp40 ribu perhari, jauh dari upah minimum pekerja (UMP) Kota Bandung yang mencapai Rp4,4 juta perbulan. Karena jika dikalkulasikan, para petugas gober hanya Rp1,2 juta dengan catatan 30 hari kerja.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku prihatin dengan rendahnya honor para petugas harian lepas tersebut. kebersihan atau Gober (Gojeg Beresih). Farhan pun harus memutar otak agar bisa menaikkan honor bagi petugas Gober.
"Saya sangat prihatin karena honor pekerja harian lepas seperti Gober itu hanya Rp40 ribu per hari, untuk delapan jam kerja. Jauh banget," kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 18 April 2025. .
Ia menyebut bahwa angka tersebut tidak layak jika dibandingkan dengan beban kerja yang diemban para petugas kebersihan, terutama di wilayah pusat kota yang padat dan sibuk ketika akhir pekan atau libur panjang.
Farhan mengaku akan memperjuangkan kenaikan honor, sekaligus menambah jumlah Gober di Kota Bandung. Farhan rencananya bakal menggeser pos anggaran padat karya yang berada di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung agar bisa menambah honor petugas Gober.
“Kami akan perjuangkan untuk menaikkan honor para Gober dan menambah jumlah petugasnya. Nah saya melihat juga memungkinkan menggunakan anggaran pekerjaan padat karya dari Disnaker itu akan ditambah dimana-mana. Lumayan itu teh memberikan pekerjaan sementara untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap," ujarnya.
Pasalnya Farhan saat ini tidak mengubah anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada 2024 silam. Akan tetapi, Farhan akan mencoba menambah honor petugas Gober pada anggaran perubahan 2025 pada Oktober nanti.
Selain itu, Farhan juga mulai memberikan perhatian khusus ke wilayah Astanaanyar, yang menurutnya perlu ditata lebih baik, terutama terkait isu premanisme dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Kami juga sudah mulai menyentuh daerah Astanaanyar. Untuk premanisme, kami akan lihat lebih lanjut. Tapi pengelolaan PKL di Jalan Lengkong Kecil bagus sekali. Nanti kita coba ngobrol, bisa jadi itu jadi contoh,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti dengan tegas terhadap adanya trotoar yang disewakan untuk lahan usaha oleh oknum RW.
“Siapa tahu Pak RW itu punya sertifikat kepemilikan trotoar. Kalau memang ada, saya hormati. Tapi kalau tidak punya, ya tolong dihentikan,” tegasnya.
Red,tarungnews.com
