Jakarta,TarungNews.com - Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, sudah menyiapkan rencana memangkas anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga proyek-proyek yang tidak diperlukan yang anggaranya mencapai Rp 5 triliun hal tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dedi memastikan langkah efisiensi tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap pembangunan yang menyangkut kebutuhan utama masyarakat Jawa Barat.
"Sebelum resmi menjabat, saya telah melakukan kajian terhadap anggaran pembangunan di Jabar. Saya ingin memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan utama masyarakat dan tidak dialokasikan untuk hal-hal yang kurang penting," ujar Dedi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai menjalani tes Kesehatan, Minggu (16/2/2025).
Dedi menjelaskan, beberapa langkah konkret dalam pemangkasan anggaran yang dianggap tidak esensial, seperti menghapus anggaran untuk seragam dinas, menghilangkan anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar, serta memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 700 juta.
Ia mengungkapkan total efisiensi dari penghapusan belanja tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang dianggap kurang mendesak, mencapai Rp 5 triliun.
Dana yang berhasil dihemat tersebut, kata Dedi, akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Di sektor ketahanan pangan, dana efisiensi akan dialihkan untuk pembangunan irigasi serta peningkatan mutu laboratorium guna menghasilkan bibit padi berkualitas tinggi. Sementara itu, untuk sektor kesehatan, anggaran ini akan dimanfaatkan dalam pengintegrasian layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.
Dedi juga mengatakan, meskipun belum resmi menjabat gubernur, pihaknya sudah menghitung pembiayaan dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.
RJS,tarungnews.com