Lintas Jabar,TarungNews.com - Pendidikan Khusus (PK) sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terus di tingkatkan pembinaanya. Agar lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan, kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya,serta memenuhi persyaratan dengan per Undang –Undangan.

Pendidikan yang berkualitas haruslah sesuai dengan implementasi di lapangan baik dalam pengalokasian berbagai kegiatan yang di danai oleh APBD maupun dana APBN.

Transparansi dana pendidikan sudah di amanatkan oleh UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Tentang Pendidikan Nasional, bagian ke tiga pasal 48, tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan,efisiensi,transparansi dan akuntabilitas publik. Serta ditambah dengan UU.No 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun sangat di sayangkan implementasi dua undang-undang tersebut masih sangat sulit di terapkan di Disdik Jabar.

Bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, telah mendapatkan kucuran dana APBD tahun anggaran 2015 untuk berbagai kegiatan seperti :

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kualifikasi,Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(PK/PLK) T.A 2015. Dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.04.03.5.2 Dengan Nilai Anggaran Rp 1.640.400.000,- dengan spesifikasi kegiatan antara lain:

Penyelenggaraan Seleksi Kepala SLB.1 paket,  Nilai Pagu Anggaran Rp 200.000.000,-

Peningkatan profesionalisme tentang PK dan PKB bagi guru pendidik di SLB. Peningkatan profesionalisme PK dan PKB bagi kepala SLB, Penyelenggaraan Bintek wadah pembinaan guru ( KKG,KKKS,MGMP ) 1 paket Nilai Anggaran  Rp 300.000.000,-

Belanja cetak Nilai Anggaran Rp 54.000.000,-

Belanja Makanan dan Minuman Diklai,Seminar,Pelatihan,Lokakarya dan Sejenisnya Nilai Anggaran Rp 303.600.000,-  Belanja Mamin Seleksi Guru dan Kepala SLB Berdedikasi Nilai Anggaran Rp 95.700.000,-. Belanja Mamin Lomba Kreatifitas Guru dan Kepala SLB Nilai Anggaran Rp 95.700.000,-Belanja Mamin Workshoop Advokasi Pembelajaran untuk SLB dan Program Inklusif. Nilai Anggaran Rp 50.600.000,-

Kegiatan Pengembangan Kurikulum,Penilaian PKPLK dan Peningkatan Kompetensi Siswa PKPLK. T.A 2015. Dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.04.01.5.2 Dengan Nilai Anggaran Rp 2.079.283.060,- dengan spesifikasi kegiatan antara lain :

Uang Saku peserta pendamping Ketua Kontingen Kegiatan FL2SN. 442 orang x 3 hari Nilai Anggaran Rp 132.000.000,-

Uang Saku peserta pedamping Ketua Kontingen Kegiatan O2SN. 442 orang x 3 hari Nilai Anggaran Rp Rp 132.000.000,-

Uang Saku peserta pedamping Ketua Kontingen Kegiatan OSN. 442 orang x 3 hari Nilai Anggaran Rp 132.000.000,-

Belanja plakat/vandel/piala/cendramata/karangan bunga/souvenir Nilai Anggaran Rp 86,250.000,- 

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/ Gudang Nilai Anggaran Rp 306.810.000,- Sewa kamar peserta, pedamping,ketua kontingen dan penyelenggara kegiatan FL2SN. 487 orang x 3 hari Nilai Anggaran Rp 146.100.000,-

Balanja sewa kamar peserta,pendamping,ketua kontingen dan penyelenggara kegiatan O2SN. 487 orang x 3 hari Nilai Anggaran Rp 14.610.000,-

Belanja sewa kamar peserta,pendamping,ketua kontingen dan penyelenggara kegiatan OSN. 487 orang x 3 hari Nilai Anggaran Rp 146.100.000,-

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PLB .T.A 2015. Dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.04.02.5.2 Dengan Nilai Anggaran Rp 5.664.750.000,-

Pasca di tetapkanya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Hilman menjadi tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jabar, seharusnya institusi Disdik Jabar lebih berhati-hati dan mengedepankan transparansi publik dalam hal pengalokasian anggaran khususnya di Bidang Pendidikan Luar Biasa(PLB). Transparansi dan sosialisasi sangat di perlukan, karena bisa menjadi tolak ukur untuk pemerintahan provinsi apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya atau malah sebaliknya.

Minimnya sosialisasi dan tidak adanya transparansi dari para pengelola anggaran kegiatan di Bidang PLB Disdik Jabar, mengekibatkan menuai berbagai masalah dan menimbulkan aroma dugaan adanya KKN.

seperti yang pernah di beritakan salah satu media jakarta bahwa Proyek Pengadaan Meubelair seperti meja kerja,kursi kerja dan kursi rapat tahun 2015, untuk salah satu SLBN sangat bertolak belakang antara harga kursi dan meja dengan kualitas barang sangat fantastis dan jauh berbeda dengan kenyataan, di sini jelas kurang nya pengawasan dari pejabat di Bidang PLB Disdik Jabar.

Ditambah adanya demo dari LSM penggiat anti korupsi beberapa waktu lalu yang mempermasalahkan tentang beberapa bantuan untuk rehab pembangunan di beberapa SLBN Kota dan Kabupaten hal tersebut menambah runyam dan membuat image masyarakat semakin prihatin terhadap para pengelola dana pendidikan di jawa barat, apalagi dana pendidikan tersebut di peruntukan bagi sekolah para anak yang keterbelakangan ( Autis ).

RJS,tarungnews.com